Fungsi Dan Peran Flag State (Negara Bendera) Pada Industri Pelayaran

Fungsi Dan Peran Flag State (Negara Bendera) Pada Industri Pelayaran - Negara Bendera berdasarkan definisi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), memiliki peran dan tanggung jawab keseluruhan untuk implementasi dan penegakan peraturan maritim internasional pada semua kapal yang telah diberikan hak untuk mengibarkan benderanya. IMO (International Maritime Organization) umumnya menerapkan peraturan dan tidak mengambil bagian dalam kebijakan sebuah kapal bendera negara. Namun pembuatan dan penetapan kebijakan ini adalah tugas Negara Bendera, Badan Klasifikasi Kapal dan Port State Control (PSC).

Arti Penting Flag State Bagi Sebuah Kapal

Setiap Kapal yang berlayar harus terdaftar dalam daftar yurisdiksi sebuah negara (Ship Register). Flag state adalah negara tempat kapal terdaftar. Negara bendera menjalankan kontrol regulasi atas pemilik dan operator kapal sesuai dengan hukum internasional sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional. Registrasi bendera di banyak negara terbuka untuk kapal dengan pemilik kapal asing selain negaranya. Biasanya setiap negara bendera hanya memiliki 1 registrasi kapal, namun terdapat beberapa negara dapat memiliki lebih dari 1 register.

Negara bendera (Flag State) harus memastikan bahwa kapal di bawah bendera mereka mematuhi peraturan internasional yang dikeluarkan oleh IMO tentang masalah keselamatan, navigasi, crewing, pencemaran lingkungan laut dan lain sebagainya. Kegagalan sebuah flag state untuk melakukannya, dapat mengakibatkan negara bendera kehilangan yurisdiksinya atas kapal-kapal di bawah benderanya dan ketika kapal-kapal tersebut melakukan pelanggaran di laut.

Sebuah Negara Bendera dapat melakukan sebagian besar kegiatannya melalui entitas yang berlokasi di negara lain. Sebagian besar administrasi maritim nasional memiliki peran lain, dalam kapasitas mereka sebagai negara pelabuhan dan pantai, yang mungkin melibatkan penegakan peraturan yang berkaitan dengan kunjungan kapal asing. Namun dalam konteks pengaturan pelayaran, peran negara sebagai Flag State merupakan garis pertahanan pertama terhadap operasi kapal yang berpotensi tidak aman/ membahayakan atau merusak lingkungan di wilayah negaranya.

Penegakan aturan IMO yang berlaku untuk pengoperasian kapal, pada awalnya bergantung pada pemerintah anggota IMO dalam kapasitasnya sebagai negara bendera. Flag state (negara bendera) juga memiliki tanggung jawab untuk implementasi dan penegakan aturan yang diadopsi oleh badan antar pemerintah lainnya, termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC). ILO mengatur standar ketenagakerjaan pelaut, sedangkan IOPC memastikan bahwa para korban dari setiap insiden pencemaran minyak laut besar menerima kompensasi yang memadai tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Flag State Menurut UNCLOS

Negara bendera kapal adalah suatu yurisdiksi yang mendaftarkan kapal tersebut ke sebuah negara dan dianggap sebagai kewarganegaraan kapal tersebut. Sebuah kapal harus didaftarkan dan hanya dapat didaftarkan di satu yurisdiksi. Negara bendera memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan peraturan atas kapal yang terdaftar di bawah benderanya, termasuk yang berkaitan dengan inspeksi, sertifikasi, dan penerbitan dokumen keselamatan dan pencegahan pencemaran. 

Tugas dan Kewajiban sebuah Flagstate/Negara Bendera berdasarkan UNCLOS:

1. Setiap Negara harus melaksanakan yurisdiksi dan pengawasannya baik dalam bidang administratif, teknis dan sosial terhadap kapal yang mengibarkan benderanya.
2. Setiap Negara harus memelihara register kapal yang berisikan nama dan keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya. Pengecualian dilakukan dari peraturan internasional secara umum terhadap kapal yang dengan ukuran yang kecil.
3. Setiap Negara harus menjalankan yurisdiksi di bawah undang-undang nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya baik kepada nakhoda, perwira serta awak kapalnya sehubungan dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal tersebut.
4. Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya dengan maksud untuk menjamin keselamatan di laut seperti konstruksi, peralatan, kelayakan laut kapal, pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, pemakaian tanda-tanda, pencegahan tubrukan dan sistem navigasi.
5. Setiap Negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaata kapal yang mengibarkan bendera negaranya.
6. Suatu Negara yang memiliki alasan kuat bahwa yurisdiksi dan pengendalian suatu kapal telah tidak terlaksana, maka dapat melaporkan kapal tersebut kepada Negara bendera kapal. Setelah itu, Negara bendera harus menyelidiki permasalahan tersebut dan bila diperlukan harus mengambil tindakan yang sesuai.
7. Setiap Negara harus melakukan pemeriksaan dihadapan seseorang yang berwenang atas setiap kecelakaan/ insiden kapal yang mengibarkan benderanya di laut baik yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada seseorang Warganegara Negara Lain atau menyebabkan kerusakan pada kapal atau instalasi Negara lain ataupun pencemaran pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara lain tersebut harus bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan pada setiap kecelakaan/ insiden pelayaran yang terjadi.

Fungsi dan Peran Flag State (Negara Bendera)

Beberapa tugas dan peranan yang dilakukan oleh negara bendera atau flagstate ini dalam dunia pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan abritase terhadap berbagai masalah maritim seperti kecelakaan, penyelamatan, dan lain sebagainya.
2. Melakukan penilaian dan tindakan ketika terjadi kerusakan pada kargo atau struktur kapal yang mengibarkan negara bendera di laut lepas atau di dalam yurisdiksi negara lain. Namun, jika insiden tersebut melibatkan kerusakan pada struktur kapal lain atau properti atau pencemaran, otoritas lokal negara lain akan terlibat dan memiliki keputusan hukum yang lebih tinggi.
3. Bertanggung jawab untuk mengawasi ISM Code dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau menarik Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) kapal.
4. Menetapkan standar operasional dasar kapal yang dipersyaratkan oleh IMO dan ILO seperti kompetensi awak kapal, minimum manning, keamanan kapal dan pelabuhan, standar ketenagakerjaan, kondisi kerja di atas kapal, pergerakan kapal antar bendera, pemulangan awak kapal, audit dan sebagainya. 
5. Negara bendera mendelegasikan sebagian besar tanggung jawabnya kepada badan klasifikasi yang mencakup pelaksanaan peraturan dan tugas teknis. 
6. Bekerja sama dengan otoritas atau negara bendera lain untuk melakukan penyelidikan/ investigasi jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan polusi.
7. Memastikan kapal yang mengibarkan bendera negaranya mematuhi semua persyaratan dan undang-undang polusi laut baik pencegahan, pengurangan, dan pengendalian polusi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Flag State (Negara Bendera) memegang peranan yang sangat strategis dalam menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta pemenuhan standar ketenagakerjaan di industri maritim. Melalui kewenangan registrasi, pengawasan, sertifikasi, hingga penegakan regulasi internasional seperti UNCLOS, IMO, dan ILO, negara bendera menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap kapal beroperasi secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan sistem pelayaran internasional sangat bergantung pada kesungguhan Flag State dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Negara bendera yang kuat dan kredibel tidak hanya meningkatkan reputasi kapal yang mengibarkan benderanya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keselamatan global dan keberlanjutan lingkungan laut. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai fungsi dan peran Flag State menjadi hal penting bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pelayaran, baik regulator, operator kapal, maupun pelaut itu sendiri.

Share :