Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Maritim / Shipping

Alur Pelayaran Indonesia ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 dan Pembagiannya

Post a Comment

Alur Pelayaran Indonesia ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 dan Pembagiannya

Alur Pelayaran Indonesia ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 dan Pembagiannya - Geografis Letak Wilayah Indonesia yang begitu strategis dimana terletak diantara 2 benua yaitu Asia dan Australia, serta 2 Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia sering dilewati oleh kapal dan pesawat dari luar negeri. Dalam hal melakukan lintas pelayaran ini, kapal diberikan hak untuk melakukan lintas damai yang telah diatur dalam Konvensi Internasional UNCLOS 1982. Untuk membuat alur pelayaran ini, Indonesia menetapkan 3 jalur alur kepulauan yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. (www.kapaldanlogistik.com)

Pengertian ALKI

ALKI merupakan singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI adalah Alur laut atau rute yang ditetapkan bagi kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran di Indonesia. Alur pelayaran ALKI ini ditetapkan menjadi 3 jalur pelayaran yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. 

Tujuan Dibentuknya ALKI

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 82 (Konvensi Hukum Laut Internasional). Berdasarkan isi dari konvensi UNCLOS maka terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal asing dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatan perairan Indonesia. Untuk mengakomodir pemberian lintas laut bagi kapal tersebut, maka Indonesia menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga Kapa Asing dapat melintas di perairan Indonesia. Dengan ditetapkannya ALKI, maka Indonesia menjadi Negara Kepulauan pertama yang menetapkan alur laut kepulauan diantara beberapa negara kepulauan lainnya seperti Filipina, Papua Nugini, Bahama, dan Fiji.

ALKI merupakan kebutuhan bagi Indonesia, karena jika Indonesia tidak menetapkan jalur ALKI akan membuat perairan Indonesia bebas untuk dilewati oleh kapal melalui rute dan alur mana saja. Ketika tidak ada ALKI, akan membuka kawasan laut territorial Indonesia seluas-luasnya, ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Sehingga pada dasarnya ALKI ini juga bertujuan untuk mempersempit alur lintas laut bagi kapal asing dan meningkatkan keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, penetapan ALKI ini ditujukkan untuk navigasi kapal dan mendapatkan perlindungan keamanan untuk kapal selama berlayar di ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Sehingga semua kapal yang melintas di Perairan Indonesia ini harus taat dan patuh terhadap jalur pelayaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Dengan ditetapkannya ALKI ini, Indonesia juga diwajibkan untuk menentukan Traffic Separation Scheme (TSS) dalam membuat jalur pemisah lalu lintas. Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) ini bertujuan untuk menghindari kecelakaan di laut, memberi keselamatan pelayaran, dan pencegahan pencemaran lingkungan laut.

Dasar Penetapan ALKI ini diatur dalam Peraturan yaitu:

  • UU No. 6 Tahun 1996: Perairan Indonesia
  • PP No. 37 Tahun 2022: Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Lintas Alur Kepulauan
  • PM No. 129 Tahun 2016: Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan di Perairan

Pembagian Jalur ALKI

  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 1 adalah Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan yang menghubungkan lalu lintas perairan internasional dari mulai Afrika, Australia Barat dan sebagian negara Asia. 
  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 2 adalah Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Flores, dan Laut Lombok yang menghubungkan lalu lintas perairan internasional dari Asia, dan Australia. 
  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 3-A adalah Samudera Pasifik, Selat Maluku dan Selat Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu yang menghubungkan jalur perairan internasional Australia bagian barat, Filipina dan Jepang.
  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 3-B adalah mulai dari Samudera Pasifik yang melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda dan Laut Maluku hingga ke Australia bagian timur, Selandia Baru 
  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 3-C adalah mulai dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu ke Samudera Hindia. 
  • Perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI 3-E adalah mulai dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku.

Peta ALKI

Peta ALKI Indonesia

Manfaat dan Dampak ALKI

Penetapan ALKI yang dilakukan Indonesia menimbulkan manfaat dan dampaknya masing-masing di perairan Indonesia baik dampak positif dan dampak negatif. Dalam penggunaan Jalur ALKI, Kapal-kapal asing diberlakukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi baik dalam hak dan kewajibannya dalam lintas laut. Berikut ini adalah dampak positif dan dampak negative adanya penetapan ALKI.

1. Manfaat dan Dampak Positif ALKI

  1. Menjadi bagian dari Peradaban Laut Dunia karena sebagai penghubung perdagangan Internasional.
  2. Meningkatkan perekonomian Indonesia dengan kegiatan transaksi ekspor dan impor.
  3. Meningkatkan lapangan pekerjaan utamanya dalam bidang maritim baik di sektor pelabuhan, perkapalan, logistik dan lainnya.
  4. Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral antar negara.
  5. Menyebabkan Indonesia menjadi penting pada Global Logistic Support System yang berkaitan dengan SLOCS (Sea Lanes of Vommunications) dan COWOC (Consolidated Ocean Web of Communication).
  6. Menjadi penghubung HASa (Highly Accesed Sea Areas) yaitu India, Southeast dan SouthPacific.
  7. Membantu meningkatkan sistem keamanan di Indonesia.

2. Ancaman dan Dampak Negatif ALKI

  1. Ancaman pencemaran di Lingkungan Laut yang disebabkan adanya peningkatan lalu lintas pelayaran.
  2. Adanya Intervensi dari negara disekitarnya tentang pengamanan jalur perdagangan laut.
  3. Peningkatan aktivitas perompakan dan terorisme di wilayah ALKI.
  4. Dapat menyebabkan perdagangan bebas terhadap barang-barang illegal dan human trafficing.
  5. Dengan pembukaan jalur ALKI ini, membuat adanya aktivitas IUU Fishing yang tidak terawasi. 

Faktor Dalam Penentuan Jalur ALKI

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan Alur Laut Kepulauan yaitu sebagai berikut:

  1. Ketentuan Hukum Laut Internasional 1982 dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya.
  2. Teknis kelautan yang antara lain meliputi hidrografi, perlindungan lingkungan laut, wilayah pertambangan, kabel pipa dan pipa di bawah laut, wilayah dumping dan pembuangan ranjau, wilayah perikanan
  3. Letak alur laut kepulauan.
  4. Berapa banyak jumlah alur laut kepulauan dan lintas alur kepulauan yang telah ditetapkan

Hak dan Kewajiban Kapal Saat Melintasi Jalur ALKI

Saat Melintasi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) terdapat beberapa Hak dan Kewajiban yang harus ditaati oleh kapal maupun pesawat asing yang melintas di sini, diantaranya adalah:

  1. Kapal dan pesawat udara asing harus melintas secepatnya sesuai jalurnya dengan cara navigasi pelayaran yang telah ditetapkan.
  2. Kapal atau pesawat udara asing selama melintas tidak boleh menyimpang >25 Nm dari garis sumbu alur laut kepulauan.
  3. Kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan kekerasan atau ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia.
  4. Kapal dan pesawat udara militer asing tidak boleh melakukan latihan perang/ senjata di ALKI.
  5. Pesawat udara asing tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia terkecuali jika dalam keadaan force majeure atau musibah.
  6. Kapal asing tidak boleh berlabuh jangkar atau berhenti di ALKI terkecuali terjadi force majeure atau dalam keadaan yang diperbolehkan.
  7. Kapal atau pesawat udara asing yang melintas tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia dan tidak boleh melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi.

Seperti itu penjelasan mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ALKI. Pada dasarnya penetapan ALKI sangat bermanfaat dan mempunyai pengaruh kepada izin pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Denga adanya ALKI ini membuat jalur pelayaran internasional mempunyai batasan-batasannya dalam melintas di laut. Jalur ALKI ada harus bebas dari bahaya navigasi, aman dari segala ancaman ketika kapal keluar masuk Indonesia. 

Post a Comment for "Alur Pelayaran Indonesia ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 dan Pembagiannya"

Random Posts